Kapolres Kutai Timur : GPM Bentuk Polri Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi

oleh -25 Dilihat

kaltimcyber.com. Kapolres Kutai Timur : GPM Bentuk Polri Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi – Gerakan Pangan Murah diselenggarakan di Polsek Kongbeng dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kongbeng, Iptu Samuel Tarihoran. GPM ini menyediakan 100 paket sembako murah seharga Rp108.000.

Paket sembako itu terdiri dari beras kemasan 5 Kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 Kg. Seluruh paket bapok murha ini pun habis tersalurkan ke masyarakat.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menyampaikan bahwa, GPM ini memang diselenggarakan serentak di wilayah hukum Polres Kutai Timur. Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan bapok dengan harga terjangkau.

“Program ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan membantu masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ungkap AKBP Fauzan, Selasa (12/8/25).

Menurut Kapolres, belakangan harga bapok di pasaran mengalami peningkatan harga cukup signifikan. Oleh karenanya, Polri hadir di tengah masyarakat memberikan bantuan berupa penyalurah paket sembako dengan harga di bawah pasaran.

“Kami terus berkomitmen untuk selalu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan bapok terdistribusi dengan baik di masyarakat, sehingga teehindar dari kelangkaan,” jelas AKBP Fauzan.

Lebih lanjut Kapolres menyatakan, kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, secara nasional, Polri telah mendistribusikan sekitar 2.225 ton beras dan akan melaksanakan kegiatan serentak di seluruh jajaran mulai tingkat polsek hingga polda. Jenderal Sigit menambahkan, masih ada sekitar 1,3 juta ton beras yang harus disalurkan hingga akhir tahun.

Polri, ungkap Kapolri, akan bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog, dan para ulama untuk memastikan distribusi berjalan maksimal. Tujuannya agar harga beras sesuai standar pemerintah bisa diterima masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET), bahkan di bawah HET.

“Ini untuk mengimbangi dinamika yang ada di lapangan agar masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” ujar Jenderal Sigit.

Post Views: 253

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *