easy-watermark domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/kute4425/public_html/detakkutim.com/wp-includes/functions.php on line 6260Usai vicon dengan Mendagri, Ketua DPRD Kutim Joni langsung menuju gedung DPRD. Bukan tanpa sebab, hari ini gedung parlemen di datangi buruh untuk memperingati May day
Seperti kita ketahui, setiap tanggal 1 Mei merupakan hari yang sangat spesial bagi setiap buruh. Pada kesempatan ini, para buruh melalui serikat meminta Hearing dengan pihak DPRD Kutim Dan Pemerintah Kutai Timur (Kutim), Pada Senin (03/05/2021)
Dalam Hearing tersebut, sejumlah serikat ini menuntut beberapa hal, seperti permasalahan upah, penerimaan tenaga lokal, jaminan sosial dan kesehatan serta seluruh kesejahteraan buruh.
Tidak hanya itu, buruh juga meminta agar Perda Ketenagakerjaan bisa disahkan di Kabupaten Kutai Timur, untuk memperkuat status hukum bagi para buruh.
Ada beberapa poin dalam hearing ini yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan serikat. Seperti PPMI, KASBI, SPKEP, SBSI, SPSI, FPE DPC KSBSI dan SBSI 92.
Wakil ketua Komisi D (DPRD) Kutim sekaligus Ketua Bapemperda Agusriansyah dalam keterangannya mengatakan, jika untuk saat ini raperda ketenagakerjaan telah diusulkan, dan telah diserahkan pada pihak pemerintah daerah untuk mendapat tanggapan.
Dalam hearing ini, pemerintah juga langsung memanggil pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi ketimpangan data antara perusahaan dan peserta jaminan.
Ketua DPRD kutim Joni juga menyampaikan dalam hearing ini, agar pada tahun 2021 Raperda tentang Ketenagakerjaan ini juga bisa di usulkan oleh Eksekutif dan Juga Legislatif. Harapnya.
Lanjutnya, dengan adanya perda tentang ketenagakerjaan ini bisa dapat menumbuhkan jumlah para tenaga kerja kita di Kutai Timur ini, dan juga bisa menjadi dasar payung hukum bagi para pekerja yang bisa dilindungi Konsitusi dan UU ketenagakerjaan. Ungkapnya.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, juga menyampaikan selaku pemerintah daerah sangat mendukung adanya perda ketenagakerjaan. Dia berharap segala permasalah yang terjadi selalu ada penyelesaiannya.
“Dan saya setuju sekali dengan adanya perda ketenagakerjaan, juga setiap perusahaan yang bermasalah harus segera menyelesaikan permasalahanya, Jangan sampai permasalahan yang terjadi dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaianya. Kami dari pihak pemerintah akan selalu berusaha mencarikan solusinya, Tutupnya. (adv)
]]>Dalam pertemuan Hearing sejumlah kelompok buruh atau perwakilanya ini menuntut beberapa hal, seperti permasalahan upah, penerimaan tenaga lokal, jaminan sosial dan kesehatan serta seluruh kesejahteraan buruh. Tidak hanya itu, buruh juga meminta agar Perda Ketenagakerjaan bisa disahkan di kabupaten ini.
Ada beberapa poin dalam hearing ini yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan serikat. Seperti PPMI, KASBI, SPKEP, SBSI, SPSI, FPE DPC KSBSI dan SBSI 92.
Wakil ketua Komisi D (DPRD) Kutim sekaligus Ketua Bapemperda Agus Riansyah dalam keterangannya mengatakan jika untuk saat ini raperda ketenagakerjaan telah diusulkan, Dan telah diserahkan pada pihak pemerintah daerah untuk mendapat tanggapan.
Dalam hearing ini, pemerintah juga langsung memanggil pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi ketimpangan data antara perusahaan dan peserta jaminan.
Ketua DPRD kutim Joni, S.Sos., juga menyampaikan dalam hearing ini, Agar pada tahun 2021 Raperda tantang Ketenagakerjaan Ini juga bisa di usulkan oleh Eksikutif dan Juga Legeslatif,, Harapnya.
Lanjutnya, Dengan adanya perda tentang ketenagakerjaan ini bisa dapat menumbuhkan jumlah para tenaga kerja kita di Kutai Timur ini, dan juga bisa menjadi dasar payung hukum bagi para pekerja yang bisa dilindungi Konsitusi dan UU ketenagakerjaan, Ungkapnya.
Bupati Kutai Timur ‘Ardiasyah Sulaiman, Juga menyampaikan Selaku pemerintah daerah sangat mendukung adanya perda ketenagakerjaan, Dia berharap segala permasalah yang terjadi selalu ada penyelesaianyan.
“Dan saya setuju sekali dengan adanya perda ketenagakerjaan, juga setiap perusahaan yang bermasalah harus segera menyelesaikan permasalahanya, Jangan sampai permasalahan yang terjadi dibiarkan berlarut larut tanpa ada penyelesaianya, Dan kami dari pihak pemerintah akan selalu berusaha mencarikan solusinya, Tutupnya. (adv)
]]>DPRD kabupaten Kutai Timur (Kutim) Gelar Rapat Kerja Paripurna Ke 12, 13, 14 tentang penyampaian laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Terhadap Raperda terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Pengesahanya.
Rapat paripurna yang dihadiri 28 Anggota Dewan Kutim, dan Ditandatangani 19 orang anggota Dewan, kemudian 9 anggota DPRR lainya melewati media zoom.
Selanjutnya Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama paripurna DPRD Kutim tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan.
Dalam rapat kerja DPRD ini, Kedua Raperda tersebut mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Pengesahannya.
Kemudian, tim pansus dari kedua raperda di persilahkan menyampaikan laporan terkait hasil kerja pansus dalam merancang raperda.
Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Yang bertujuan sebagai acuan dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
Sedangkan Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di buat untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dari kalangan ekonomi bawah.
Dan berdasarkan hasil kerja Pansus dari masing-masing Raperda yang telah di setujui, maka segera untuk di sahkan menjadi peraturan daerah,” ucap Arfan, Kamis (29/4/2021).
Selanjutnya, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang menyampaikan pendapat akhir selaku pimpinan pemerintahan daerah, Pihaknya memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap proses dan hasil yang dilakukan Pansus dalam merancang kedua Raperda.
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, ia yakin perjalanan kedua raperda sudah pasti mengalami berbagai bentuk penyempurnan.
Berdasarkan Hasil ini, setelah mendengar dan mencermati penyampaian laporan Pansus dan persetujuan DPRD, Selaku Pimpinan daerah berpendapat bahwa kedua Raperda telah mendapat persetujuan untuk menjadi perda,” Tutur Kasmidi Bulang.
“Saya berharap dengan adanya dua perda ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak lagi bagi masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (adv/ivn)
]]>Yuanda Ketua RT 40 meminta dukungan DPRD Kutim untuk warganya yang terkena musibah kebakaran, Selasa, (30/3/2021) lalu
“Saya sudah menyiapkan draft proposal untuk pengajuan bangunan rumah tinggal untuk warga yang mendapat musibah kebakaran kemarin, dan saya minta dukungan DPRD Kutim untuk pengajuan proposal tersebut agar cepat terealisasi,” tuturnya. Jumat, (2/4/2021)
Kebakaran yang terjadi pada hari Selasa, (30/3) lalu, mengakibatkan kerugian materiil. Tercatat, sebanyak 5 rumah dan 5 KK yang terdampak. Sedangkan, untuk barakan ada 11 pintu dan 1 rumah warga
“Ada 5 rumah dan 5 KK yang terdampak. Sedangkan, untuk jumlah pintu barakan ada 11 dan 1 rumah warga,” ucapnya
Disaat yang sama, Ketua DPRD Kutim dan beberapa anggota DPRD terlihat sedang memberikan bantuan ke warga Gang Kutai Indah yang menjadi korban kebakaran
Politisi PPP yang juga Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban korban kebakaran tersebut
“Bantuan ini jangan di nilai dari apa yang kami berikan, Akan tetapi kami berharap apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi korban,” ucapnya
Dalam penyerahan bantuan tersebut, didampingi beberapa anggota DPRD Kutim antara lain, Haji Hasbullah Yusuf, Ramadhani, Hj. Fitriyani, Yusuf T Silambi dan Basti Sangga Langi. (adv/pur)
]]>Politisi dari Partai PPP dan juga Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, mengatakan sebagai leading dalam sektor pengawasan, DPRD akan ikut mengawasi penggunaan pelaksanaan DAK terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kutai timur nantinya
DPRD Kutim akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, terkait penyaluran bantuan tersebut nantinya
“DPRD bisa menyalurkan bantuan kepada pihak sekolah dalam bentuk fisik seperti rehabilitas gedung sekolah, bantuan seragam sekolah, buku pelajaran dan lain sebagainya,” ujar Joni. Sabtu (20/3/2021)
Dirinya mengakui, bahwa program bantuan sekolah yang diutarakan oleh Pemkab merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru
Sehingga wajar saja jika Pemkab terus mengupayakan demikian untuk merealisasikan visi dan misinya selama menjabat
“Tentu kita akan ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran DAK ke Dinas pendidikan Kutim, agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya, ” tutur Joni
Ia menuturkan, untuk menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kutai Timur dalam penggunaan DAK itu yang harus sesuai dengan peruntukan sesuai petunjuk teknis DAK 2021
Sebab, meliputi rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah, rehabilitasi dan pembangunan laboratorium dan ruang praktik siswa
“Penyediaan alat praktik siswa dan Teknologi Informatika Komputer (TIK), pembangunan baru prasarana gedung olahraga dan pembangunan dan rehabilitasi perpustakaan,” ujar Politisi PPP ini
Lanjutnya, anggaran sebesar itu dapat dikelola dengan akuntabel dan transparan, dan Jangan Sampai ada penumpikan Bantuan sekolah di wilayah itu-itu saja. Jadi Bantuan harus merata. Ungkap joni
“Yang terpenting sesuai dengan aturan dan juknis yang telah ditentukan, jangan ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran DAK itu, karena kualitas lebih diutamakan dan diprioritaskan demi generasi masa depan,” tutur Joni. (adv/pur)
]]>