kaltimcyber.com. Wabup Kutim Minta TPID Aktifn Menjaga Stabilitas Harga – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), H. Mahyunadi, menegaskan bahwa peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus aktif dalam menjaga stabilitas harga, bukan sekadar menjadi pengamat pasar.
“Kita ini Tim Pengendali, bukan Tim Pemantau. Kalau harga terlalu tinggi, kita intervensi agar masyarakat tidak menjerit. Tapi kalau terlalu rendah, kita jaga agar petani juga tidak merugi,” tegas Mahyunadi usai menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Selasa (3/6/2025).
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan harga antara tingkat petani dan pasar yang menjadi tantangan utama. Mahyunadi menilai perlunya perbaikan sistem distribusi agar kebijakan harga bisa adil bagi semua pihak.
“Kita tidak bisa hanya duduk memantau grafik. Harus ada langkah nyata agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kutim akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional di Sangatta dan sekitarnya mulai Rabu (4/6/2025). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran riil harga di lapangan serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen maupun produsen.
“Besok kami turun langsung ke pasar untuk melihat kondisi harga riil. Kita ingin pastikan harga stabil dan tidak ada pihak yang bermain,” tambahnya.
Dalam pengendalian inflasi, Pemkab Kutim tetap mengacu pada strategi nasional 4K:
1. Keterjangkauan Harga
2. Ketersediaan Pasokan
3. Kelancaran Distribusi
4. Komunikasi yang Efektif
Keempat pilar ini menjadi landasan kerja TPID dalam menjaga keseimbangan harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Mahyunadi menegaskan bahwa TPID memiliki peran strategis, tidak hanya teknis. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pelaku distribusi, sangat penting agar kebijakan intervensi bisa tepat sasaran dan berdampak nyata.
Kegiatan yang difasilitasi Bagian Ekonomi Setkab Kutim ini juga menjadi bagian dari proses penyusunan Roadmap TPID Kutim 2025–2027, yang diharapkan dapat menjadi panduan kerja dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara sistematis.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, TPID dituntut mampu merespons dinamika harga secara cepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat.
Post Views: 339
