kaltimcyber.com. Wabup Kutim: Inflasi Bukan Sekadar Angka, Tapi Soal Daya Beli dan Masa Depan Rakyat — Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), Mahyunadi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya urusan teknokratis, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (3/6/2025).
“Harga-harga yang tak terkendali bisa meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli melemah, maka kesejahteraan hanya tinggal mimpi,” tegas Mahyunadi.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan dengan strategi konkret yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar respons terhadap lonjakan harga musiman.
Enam Langkah Prioritas TPID
Dalam forum tersebut, Mahyunadi memaparkan enam langkah prioritas TPID yang akan menjadi fokus kerja daerah dalam menjaga stabilitas harga:
1. Operasi Pasar di seluruh kecamatan untuk menjaga harga di tingkat konsumen.
2. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani, guna memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan pasokan ke masyarakat.
3. Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan.
4. Pelaporan kinerja TPID setiap triwulan sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan
5. Penyusunan Road Map TPID 2025–2027 sebagai panduan jangka menengah dalam pengendalian inflasi.
6. Pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari seberapa besar harga naik atau turun, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” katanya.
Road Map TPID Jadi Fokus
Penyusunan Road Map TPID 2025–2027 menjadi salah satu fokus utama forum kali ini. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berbasis data, serta menjawab tantangan struktural di tingkat daerah.
Mahyunadi menilai, stabilitas harga yang terjaga akan memberikan efek domino terhadap perekonomian lokal—dari meningkatnya kepercayaan investor, perputaran ekonomi desa, hingga terjaminnya pasokan bahan pokok di pasar.
“Kita ingin TPID bukan hanya forum seremonial tahunan, tapi motor penggerak kebijakan dari lapangan hingga ke meja pengambilan keputusan,” ujarnya.
4K sebagai Prinsip Utama
Sebelumnya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyinergikan arah kebijakan pusat dan daerah melalui pendekatan adaptif berbasis karakteristik lokal.
Ia menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi Kutim tetap mengacu pada prinsip 4K:
Keterjangkauan Harga
Ketersediaan Pasokan
Kelancaran Distribusi
Komunikasi Efektif
“Inflasi bukan semata angka statistik, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan kecil,” ujarnya.
Komitmen Bersama Jaga Stabilitas
Forum ini juga menjadi ajang peluncuran awal rancangan Road Map TPID Kutim untuk tiga tahun ke depan. Kegiatan yang digelar Bagian Ekonomi Setkab Kutim tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, dinas teknis, hingga lembaga vertikal.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menandakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita tidak sedang menghapus inflasi, karena inflasi yang sehat tetap dibutuhkan. Tapi kita harus memastikan inflasi yang ada tetap terkendali dan memberi ruang bagi pertumbuhan,” pungkas Mahyunadi sebelum membuka forum secara resmi.
Dengan strategi konkret dan arah kebijakan yang terukur, Pemkab Kutim kini memulai langkah baru dalam menjaga kestabilan harga sebagai cerminan nyata kesejahteraan rakyat, dari pasar desa, ladang petani, hingga dapur keluarga.
Post Views: 363
