SANGATTA. Berkaitan Dengan Jumlah Angka Stunting di Kutim, Ketua Komisi D Ingin PD Satu Persepsi Data – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan selalu mensuport kepada Pemerintah Kabupaten Kutim, sehingga Perangkat Daerah (PD) dapati permasalahan terutama stunting. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kutim, Yan. S.Pd.,SD., saat menghadiri kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2023 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (11/7/2023).
“Persoalan yang masih terjadi dan sangat mendasar adalah tidak terjadinya koordinasi setiap PD, sehingga data yang berkaitan dengan jumlah angka stunting masih belum diyakini ke akuratannya. Inilah yang menjadi salah satu dasar kita untuk melaksanakan rembuk pada hari ini,” jelas Yan saat dijumpai awak media ini.
Menurutnya masing-masing PD mendapatkan data berdasarkan dinasnya masing-masing dan kriterianya pun berbeda-beda, untuk itu pihaknya ingin menyatukan kriteria tersebut agar Pemkab Kutim memiliki sumber data yang satu pintu.
“Kita ingin memiliki satu data yang satu sumber dan akurat, jika data ini masih masing-masing maka tidak akan pernah ketemu. Jika di dinas yang satu dengan dinas yang lainnya masih menyebut data yang tidak sama maka ini yang perlu kita satukan dan kita ingin dana-dana ini terfokus kepada hal-hal penurunan stunting khususnya di Kutai Timur,” harapnya.
Lebih lanjut disampaikan oleh politisi Gerindra tersebut agar anggaran khusus stunting tidak dilarikan ke hal yang lain-lain terlebih dahulu, karena jika dilarikan ke yang lain-lain maka angka stunting tidak akan turun.
Berkaitan Dengan Jumlah Angka Stunting di Kutim, Ketua Komisi D Ingin PD Satu Persepsi Data
“Ini yang akan kita dorong kepada PD untuk fokus, kita tidak ingin Kabupaten Kutim disebut kabupaten kaya namun jumlah angka stuntingnya besar, malu juga kita….! kemudian miskin ekstrim, itu sangat menyakitkan dihati kita. Jadi kita ingin segera ini kita atasi, mungkin salah satunya menyatukan persepsi terkait sumber data,” tegasnya.
Dirinya meyakini bahwa data ini tidak akurat sampai dengan angka 27 persen dan sekarang 24 persen. ” saya tidak yakin dengan data saat ini, karena jumlahnya mencapai 7500 lebih. Kita perlu kaji ulang dan perlu pendataan ulang, kemudian dari kementrian harus memaparkan kriteria indikatornya sehingga angka ini bisa cukup besar,” pungkasnya.
Post Views: 87
