Pembangunan Infrastruktur di Kutim Banyak Mengalami Kendala, Ini Kata Yusuf T Silambi

oleh -68 Dilihat

kaltimcyber.com. Pembangunan Infrastruktur di Kutim Banyak Mengalami Kendala, Ini Kata Yusuf T Silambi – Pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara, maka akan mampu meningkatkan konektifitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk nasional bahkan impor.

Hal itu lah yang terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini, namun menurut Anggota DPRD Kabupaten Kutim, Yusuf T Silambi dalam perjalanannya banyak mengalami rintangan dan hambatan.

Pertama menurut Anggota Komisi C DPRD Kutim ini, persoalan pembebasan lahan. Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur di Kutim Banyak Mengalami Kendala, Ini Kata Yusuf T Silambi

“Masalah kedua yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Kutim adalah soal perencanaan dan penyiapan proyek, termasuk juga tantangan pemerintah terhadap masyarakat. Jika kita mau jujur, terkait progres pembangunan yang ada di Kutim saat ini belum sesuai dengan harapan kita. Infrastruktur tidak bisa terlaksana, sebab keamanan dalam pelaksanaan infrastruktur itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” sebut Yusuf T Silambi.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu mengatakan, bahwa dewan sebagai pengawas telah beberapa kali memangil dinas yang terkait seperti Dinas PU maupun Perhubungan dan beberapa dinas terkait lainnya.

“Dewan telah mengkomunikasikan terkait hal ini dan dalam pandangannya (dinas terkait) mereka siap, namun setelah turun ke lapangan selalu terjadi kendala. Kami sebagai anggota DPRD melihat titik lemahnya ternyata ada di masyarakat, masyarakat ada yang suka untuk di bangun dan ada juga yang tidak suka,” ungkapnya.

Hal tersebut tentu saja menjadi kendala dalam bekerja di lapangan, karena pekerjaan menjadi terhambat dalam progress fisik yang telah di programkan oleh pemerintah daerah. (adv/dprd/5/Tr)

Post Views: 916

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *