Pendampingan Implementasi SSK, Biro Adpem Gelar Coaching Clinic VI Program PPSP

oleh -68 Dilihat

BALIKPAPAN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) menggelar Coaching Clinic VI, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Astara Balikpapan beberapa hari lalu, merupakan bagian dari Pendampingan Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2023 Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur(Kutim) dan Berau.

Hadir mewakili pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutim Insan Bowo Asmoro serta Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sugiyono.

Kepada awak media, Bowo (biasa disapa) mengatakan, PPSP merupakan program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

“Jadi setiap Kabupaten/Kota memiliki Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani PPSP, meliputi Dinas Perkim sebagai leading sector, PUPR, Dinkes, DLH, DPMPDes dan kami (Bagian Pembangunan) sebagi koordinatornya,” ujarnya. Kamis(15/06/2023).

Dalam pelaksanaannya, ada indikator-indikator yang harus dicapai yang berkaitan dengan akses layak untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka dan tertutup, serta penanganan sampah perkotaan.

Dari indikator diatas, saat ini Kutim sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 13 unit, Sambungan Rumah (SR) 525 unit, serta armada mobil tinja 1 unit. Selain itu, saat ini pihaknya sedang menyiapkan lahan untuk proses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan terus dikejar pembangunannya.

“Lokasinya di Sangatta Utara dan Selatan, yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan persampahan, khususnya di Sangatta, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Adbang Setda Prov. Kaltim Noviady Dwi Noorcahyo mengatakan, penyusunan dokumen SSK bisa menjadi referensi panduan dalam mewujudkan pembangunan sanitasi di daerah.yang meliputi pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah

“Hal ini juga menjadi semangat kita bersama terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasar terkait sanitasi, “ujarnya.

Dirinya menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari upaya untuk berdiskusi dan saling melengkapi dalam melakukan pemetaan kondisi sanitasi sampai pada tahap penyusunan draft paket kebijakan pembangunan sanitasi. Yang diharapkan bisa menjadi momentum dalam berbagi informasi terkait potensi-potensi progam kegiatan maupun sumber pendanaan yang bisa diakses baik bagi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mencapai target pembangunan sanitasi. (G-S08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *