Ketua Komisi B, Beserta Anggota DPRD Kutim Akan Inspeksi ke perusahaan Sawit

oleh -283 Dilihat
Ketua Komisi B DPRD kabupaten Kutai Timur Faizal Rachman, DETAK KUTIM.COM. (poto.IVN)

Detak Kutim.com. Sangatta- Perkebunan kelapa Sawit yang terebar dibeberapa wilayah kutim, Banyaknya perkebunan juga sudah menjadi Kewajiban perusahaan sawit untuk memberi lahan atau kebun plasma bagi masyarakat kerap memicu polemik. Persoalan ini jadi perhatian khusus DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk dapat diselesaikan.

Dalam hal ini,Komisi B DPRD Kutim banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Terutama terkait kerja sama perusahaan dalam menyiapkan lahan plasma sawit. Untuk itu para wakil rakyat berencana akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan.

Hal ini bertujuan agar dapat melihat detail permasalahan yang terjadi pada lahan kebun plasma sawit di Kutim. Baik perselisihan antara warga, koperasi, dan pihak perusahaan. Belum lagi bicara bagi hasil dan juga harga jual buah sawit.

Faisal Rahman Ketua Komisi B DPRD Kutim mengatakan, pihaknya kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Rapat dengar pendapat atau hearing tak terhitung digelar. Karena itu ia menegaskan akan turun langsung. Melihat sendiri situasi di perkebunan sawit seperti apa.
“Agar bisa mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lahan perkebunan plasma. Sehingga dapat memberi solusi yang tepat bagi warga,” terang Faisal. Senin (21/06/2021)

Lanjutnya, Ia memastikan hal ini adalah bagian tugasnya sebagai wakil rakyat, bersama rekan Komisi B lainnya. Secara bertahap, nanti DPRD akan turun dari satu kebun ke kebun lainnya. Pada upaya inspeksi lapangan ini, tim komisi B DPRD Kutim sekaligus mengingatkan tentang tanggung jawab masing-masing pihak.

“Guna terjalin kerja sama kemitraan yang baik, tak terkecuali dengan pemerintah,” tuturnya.

Maka, langkah ini agar bisa mengingatkan kepada perusahaan yang masuk, Pintu investasi yang dibuka lebar bukan berarti melepas tanggung jawab pada wilayah sekitar.

Karena kerap terjadi masalah maka DPRD ingin mencari tahu duduk masalah yang sering terjadi. “Jadi jangan lupa juga memperhatikan seluruh yang mengambil bagian operasi perkebunan tersebut. Termasuk juga pemerintah,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *