DETAK KUTIM.COM. SANGATA – DPRD kutim mengelar Rapat tertutup dengan tim pansus usai Bergerilya ke sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Kutai Timur (Kutim).
Dalam hal ini Ketua Pansus Ketenagakerjaan Basti Sangga Langi membeberkan beberapa hal yang masih menjadi titik pembahasan dalam rapat pansus tersebut.
Ia menyebutkan dalam rapat, pansus mengevaluasi hasil kunjungan ke beberapa perusahaan yang ada di Kutim. Ungkapnya Usai melakukan rapat
Lanjutnya, “Tadi Pansus Ketenagakerjaan rapat dan mengevaluasi masukan-masukan dari beberapa perusahaan yang kami kunjungi,” jelas Basti Sangga Langi saat Diwawancarai awak media.Pada Kamis (08/07/2021).
Anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi dari Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum perda ketenagakerjaan di sahkan.
“Ada banyak masukan dan yang menjadi polemik lagi itu masalah outsourcing dan masalah pengupahan padahal keduanya sudah masuk dalam UU Omnibuslaw,” Ujar Basti.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutim ini menyebutkan, Pansus Ketenagakerjaan, terus ngebut menyelesaikan pembahasan Raperda ketenagakerjaan. Dan ditargetkan Agustus mendatang sudah ditandatangi persetujuannya antara eksekutif dan legislatif.
Menariknya, dalam Raperda tersebut lebih mengedepankan kearifan lokal, sehingga kepentingan ketenagakerjaan lokal lebih terlindungi.
Basti menegaskan, kini pansus Ketenagakerjaan sedang ngebut menyelesaikan Raperda Ketanagakerjaan. Harapannya, agar tenaga kerja lokal lebih terlindungi diatas gempuran masuknya tenaga kerja asing. Diantaranya dengan memasukan kearifan lokal, mulai soal bahasa hingga pada tradisi masyarakat diwilayah setempat.Ungkapnya.
“Hal ini diantaranya untuk membentengi agar tenaga kerja asing tidak mudah masuk ke Indonesia khususnya Kutim untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Apalagi diketahui banyak tenaga asing khususnya dari Cina sudah menggempur hingga di sektor riil. Kalau ini tidak segera diantisipasi melalui Perda dikhawatirkan pekerja lokal akan terbengkalai di negeri sendiri,” Ungkap politisi asal PAN ini.
Dalam hal ini Basti memastikan, usulan raperda tentang Ketenagakerjaan akan tuntas Agustus mendatang.
Tentunya, Untuk melindungi kepentingan tenaga kerja lokal, dewan Kutim juga mendorong kepentingan pemerintah mengevaluasi keberadaan tenaga kerja asing yang akan masuk.
“Dalam Perda nanti, kami utamakan kepentingan kabupaten untuk ikut melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja asing yang bakal masuk. Ini sebagai upaya mengawal kepentingan muatan lokal,” terang Basti.
Basti menambahkan , DPRD Kutim merupakan yang pertama menggodok Perda Ketenagakerjaan setelah adanya UU Omnibuslaw. Untuk itu, dia berharap Perda Ketenagakerjaan mampu menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja lokal.
Hal ini pastinya “Kami mendorong agar usulan perda tersebut bisa tuntas Agustus mendatang. Yang terpenting muatan lokal diutamakan untuk melindungi tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Ia berharap dengan perda ketenagakerjaan nantinya, mampu mendorong produktivitas usaha. Salah satunya, pengusaha di Kutim ingin punya pekerja yang produktif.
Sementara itu, di tingkat pemerintah melakukan proteksi atau perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing yang masuk ke Kutim.
Maka nantinya “Kami ingin tenaga kerja punya upah yang adil serta memiliki keterampilan dan keahlian khusus, sehingga tenaga kerja ini bisa diserap pasar industri,” tutupnya.(ADV.IVN)
