SANGATTA. Terkait Lambatnya Progres Proyek Multiyears, Fraksi PPP Ingin Pemkab Kutim Mengevaluasi – Seperti kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
Artinya bahwa penetapan kebijakan serta pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan keseriusan, kecermatan dan ketelitian.
Hal itu disampaikan, Hj Fitriani saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kutim tentang Penyampaian Pandangan Umum Dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kutim, yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).
Disampaikan Politisi berlambang Kabah tersebut, bahwa dalam rangka mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja dan pembiayaan, maka perlu disusun kerangka dan arahan KUA-PPAS.
Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perekonomian serta laju inflasi dalam daerah.
“Mencermati Nota Pengantar Bupati tentang KUA-PPAS Tahun 2024 serta sebagaimana fungsi legislasi, budgeting dan controling. Maka, kami dari Fraksi PPP memberikan pandangan serta catatan diantaranya setelah mencermati Nota Pengantar oleh Bupati, perlu sekiranya dilampirkan rincian perencanaan post APBD baik langsung maupun tidak langsung sebagai acuan pembahasan di tiap-tiap Fraksi,” ucapnya.
Melalui kesempatan itu pula, Fraksi PPP memandang perlu dilakukan evaluasi terkait lambatnya progres proyek Multiyears yang ada
Terkait Lambatnya Progres Proyek Multiyears, Fraksi PPP Ingin Pemkab Kutim Mengevaluasi
“Kedepannya kami berharap agar penganggaran disesuaikan dengan progress pembangunan dengan kata lain berbanding lurus dengan prestasi di lapangan sehingga bisa dinilai seberapa pantas dana yang diberikan pada proyek tersebut,” tegasnya.
Fraksi PPP juga menilai, bahwa penyerapan anggaran di tahun 2023 masih perlu dibenahi perencanaan yang kurang baik dan matang dinilai menjadi sebab lambatnya serapan anggaran di lingkup Pemerintah Daerah.
“Hal ini dirasa penting untuk segera dibenahi agar penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan tepat. Mohon kepada Saudara Bupati untuk menjadi perhatian khusus,” tandasnya.
Post Views: 75
