Bekerjasama Dengan Mitra Pembangunan USAID, Diskominfosp Kutim Gelar FGD

oleh -139 Dilihat

SAMARINDA. Bekerjasama Dengan Mitra Pembangunan USAID, Diskominfosp Kutim Gelar FGD – Usai menggelar Bimtek dan Pelatihan SP4N Lapor, Diskominfosp Kab. Kutim dan mitra pembangunan USAF menggelar Forum Grup Discussion (FGD). Dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono di Hotel Mercure Samarinda. Kamis (08/06/2023)

Hadir dalam kegiatan FGD tersebut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim Ery Mulyadi, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Idham Cholid, seluruh Perangkat Daerah dan Mitra Pembangunan USAID

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal pengelolaan pengaduan publik, SP4N Lapor ! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Hal tersebut dikemukakan oleh Poniso Suryo Renggono dalam sambutannya

“SP4N Lapor merupakan kanal pengaduan pelayanan publik yang integratif secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat yang dikelola bersama-sama, ” Katanya

Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 juga telah tertuang dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Pembina Pelayanan Publik (dalam hal ini adalah Kepala Daerah) untuk menindaklanjuti Road Map tersebut.

“Dengan menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik di instansi masing-masing, yang mengacu pada sasaran, program, dan kegiatan yang telah disusun. Dan kita sendiri sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.644/2022 untuk menetapkan Renaksi SP4N LAPOR Tahun 2022-2026, “Jelas Poniso

Bekerjasama Dengan Mitra Pembangunan USAID, Diskominfosp Kutim Gelar FGD

Adapun sebagai wujud percepatan pelaksanaan rencana aksi dan penguatan kelembagaan, Poniso mengatakan diperlukan penataan tata laksana pengelolaan pengaduan berupa pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam menanggapi setiap aduan yang diterima.

“SOP sekaligus menjadi alat untuk mengukur kinerja pengelolaan pengaduan organisasi di lingkungan Pemkab Kutai Timur, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan SP4N LAPOR, ” pungkasnya.

Post Views: 72

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *